PESISIR BARAT, Tinta jurnalis.id– Penjab Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., bersama jajaran Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) meninjau kondisi Jembatan Way Pemerihan di Kecamatan Bangkunat yang mengalami kerusakan parah dan tak lagi laik fungsi, Senin (14/04/2025).
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesibar, Suryadi, S.IP., M.M., menyampaikan bahwa jembatan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan wilayah Way Haru dengan Pekon Sumber Rejo. Kerusakan parah membuat jembatan tak dapat digunakan, memaksa warga menggunakan rakit untuk menyeberang.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Audi Marpi, S.Pd., M.M., Plt. Inspektur Henri Dunan, S.E., S.H., M.H., CGCAE., Kepala Dinas Perhubungan Ariswandi, S.Sos., M.P., Kepala Satpol-PP & Damkar Cahyadi Moe’is, serta perwakilan dari OPD terkait.
Pj. Sekda Tedi Zadmiko menyatakan bahwa Pemkab Pesibar terus berupaya melakukan penanganan cepat terhadap kerusakan jembatan tersebut.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari beberapa upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Ini sesuai dengan komitmen dan instruksi Bupati agar permasalahan Jembatan Way Pemerihan segera ditangani secara maksimal,” ujar Tedi.
Ia menjelaskan bahwa karena lokasi jembatan berada di kawasan konservasi, peran BBTNBBS menjadi penting agar proses pembangunan tidak mengalami hambatan. Pemkab melalui OPD terkait akan segera mengirimkan desain pembangunan jembatan untuk ditindaklanjuti BBTNBBS.
“Setelah BBTNBBS menindaklanjuti langkah-langkah yang kami sampaikan, kami berharap izin pembangunan Jembatan Way Pemerihan bisa segera diterbitkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Wilayah I Semaka BBTNBBS, Hermawan, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkab Pesibar, namun menegaskan bahwa pembangunan harus diawali dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Pada prinsipnya kami mendukung rencana pembangunan jembatan dan jalan ke Way Haru, namun harus ada PKS terlebih dahulu untuk memastikan aturan-aturan yang berlaku bisa ditaati bersama,” jelas Hermawan.
(Red)