Pringsewu,TintaJurnalis.id – Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, menyoroti lemahnya transparansi dalam penggunaan dana desa di sejumlah pekon di wilayah Pringsewu. Ia menyatakan, minimnya keterbukaan tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh oknum kepala pekon.
“Pekon yang tidak menampilkan penggunaan dana desa secara transparan patut dipertanyakan. Itu bisa jadi indikasi ada yang ditutupi,” ujar Bambang saat ditemui pada Minggu (18/5).
Bambang juga mengungkapkan keprihatinannya atas menurunnya pengawasan dari kalangan wartawan terhadap realisasi dana desa dalam dua tahun terakhir. Padahal, menurutnya, wartawan memiliki peran penting sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat.
“Kami sebagai kontrol sosial tidak akan tinggal diam. Bila ada kepala pekon yang terbukti melakukan korupsi dana desa, kami siap melaporkannya ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Ia menyesalkan masih adanya pekon yang enggan mempublikasikan laporan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi anggaran merupakan bentuk tanggung jawab publik serta amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Bambang menegaskan bahwa dana desa merupakan bagian dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.
“Sinergi antara wartawan, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting untuk memperkuat pengawasan dana desa. Kami akan terus menjalankan tugas sebagai pengawas sosial,” ujarnya.
Ia pun berharap para kepala pekon dapat menggunakan dana desa secara bertanggung jawab dan sesuai aturan yang berlaku, demi kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat.(Red)